Header Ads


Regulasi Layanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Jadi Salah Satu Prioritas Pemerintah Kabupaten Purbalingga

PURBALINGGA, (JOGJA BERKABAR) – Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir menjadi salah satu prioritas kerja pemerintah. Tak hanya dari sisi pelaksanaan, namun juga dari sisi regulasinya. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Bawah Lima Tahun.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana, menyampaikan, raperda yang merupakan prakarsa DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut masih perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, yakni tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

“Dalam Permenkes ini jenis pelayanan dasar pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan daerah kabupaten/kota di antaranya terdiri atas pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan balita yang telah dijabarkan secara rinci. Sehingga, banyak pasal dalam pengaturan raperda ini yang harus menyesuaikan dengan Permenkes tersebut,” katanya pada Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Rabu (4/11/2020).

Ditambahkan, Pemkab Purbalingga menyatakan dukungannya terhadap tiga raperda lain, yakni Raperda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkoba, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Raperda Tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.

Meski begitu, ujar Sarwa, ada beberapa catatan terhadap ketiga raperda tersebut, yakni Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan, dan/atau Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Permendagri nomor 12 tahun 2019. Regulasi tersebut mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sedang menyusun regulasi turunan dari Permendagri tersebut, sehingga perlu adanya penyesuaian secara berjenjang.

“Raperda tersebut telah melalui proses sinkronisasi, harmonisasi, dan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat menjadi acuan, dan referensi bagi penyusunan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyusunannya,” ungkapnya.

Kemudian, ujar Sarwa, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun perlu dicermati kembali terkait sistematika pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Selain itu, ruang lingkup dan strategi perlindungan petani perlu disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pihak Pemkab Purbalingga juga mendukung penuh pengusulan Raperda Tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak sebab akan membawa banyak manfaat, di antaranya adalah memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang pembiayaannya tidak cukup dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran, memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.