Header Ads


Larang Kampanye Terbuka, Ganjar : Bisa Lewat Media

SEMARANG, (JB) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan media massa untuk kampanye Pilkada. Hal itu disampaikannya usai pertemuan dengan Kepala Staf Presiden (KSP), Muldoko di Ruang Rapat Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah, Kamis (1/10/2020).

Menurut Ganjar, kampanye Pilkada melalui media massa sangat efektif dilakukan di tengah ancaman pandemi Covid-19. Selain tersampaikan, juga tidak menimbulkan kerumunan yang berdampak terhadap penyebaran Covid-19.

“Tadi KSP, Pak Muldoko meminta beberapa masukan sekaligus memberikan beberapa catatan terkait penanganan Covid-19, di antaranya persiapan Pilkada. Saya usulkan konkret duitnya KPU untuk kampanye itu dikerjasamakan dengan media (massa),” ujarnya.

Untuk jadwal, tutur Ganjar, bisa diatur sesuai dengan sesuai agenda dan tahapan pilkada. Nantinya, Diskominfo juga dapat membantu sosialisasi Pilkada.

“Bisa kerja sama dengan seluruh media bisa elektronik atau cetak. Mangga diatur jadwalnya. Boleh tiap hari, boleh tidak. Nanti Kominfo juga bisa membantu,” lanjutnya.

Sedangkan para calon, sifatnya ‘sunah’ dengan cara beriklan di media dalam memperkenalkan dirinya. Hal itu dinilai Ganjar jauh lebih efektif, karena dapat meminimalisasi kerumunan.

“Menurut saya hari ini kampanye yang paling bagus ya lewat media,” jelas dia.

Selain media massa, Ganjar mengatakan, media sosial juga dapat menjadi ruang berkampanye.

“Bisa juga mengkampanyekan dirinya lewat medsos,” imbuhnya.

Sementara Kepala Staf Presiden, Muldoko menyampaikan, salah satu tugasnya adalah memonitoring dan evaluasi penanganan Covid-19 di Jawa Tengah.

“Pak Gubernur tadi sudah memberikan informasi secara komprehensif. Mulai dari sisi kesehatan, pendekatan ekonomi, tadi disampaikan banyak inovasi yang dilakukan untuk turut mempercepat pemulihan secara nasional,” paparnya.

Salah satu yang dibahas, kata Muldoko, adalah persiapan Pilkada. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Jateng yang melarang tegas adanya kampanye yang menimbulkan kerumunan.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan kalau Pemda melarang tegas kampanye yang menimbulkan kerumunan. Karena yang ditakutkan oleh berbagai pihak adalah kampanye yang menimbulkan kerumunan. Banyak metode, media massa dioptimalkan,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.