Header Ads


Kementerian LHK Soroti Dampak Penggunaan Merkuri Di Kulon Progo

KULON PROGO , (JB) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdiskusi mengenai bahaya penggunaan merkuri di area tambang, Selasa (11/2/2020).

Turut hadir dalam diskusi Bupati Kulon Progo Drs. H. Sutedjo, Sekretaris Daerah Kulon Progo Ir. RM. Astungkoro M.Hum, OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kesehatan, beserta beberapa perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Herman Hermawan menyatakan maksud dan tujuan adanya diskusi ini terkait penggunaan merkuri dalam penambangan emas di Kabupaten Kulon Progo.

Menurut Herman penggunaan merkuri dalam kegiatan tambang sangat berbahaya bagi lingkungan.

“Kami ingin bersinergi dengan Pemkab Kulon Progo untuk memberikan analisis dan teknologi serta memberikan masukan terkait kebijakan yang akan diambil dalam hal penggunaan merkuri di area pertambangan,” tutur Herman.

Hal ini didasari pada kasus tanah longsor yang terjadi di Sukabumi dan Bogor. Sehingga mengakibatkan daerah tersebut tidak bisa dilewati kecuali menggunakan helikopter. Oleh sebab itu, KLHK berkomitmen untuk mencegah hal tersebut terjadi di Kabupaten Kulon Progo.

Selain dampak kerusakan lingkungan, merkuri dapat mengancam kesehatan manusia seperti gagal ginjal. Sebab merkuri yang digunakan dalam kegiatan pertambangan bisa masuk ke dalam sumur-sumur masyarakat. Sangat bahaya bila air tersebut dikonsumsi oleh masyarakat.

Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo menyambut baik rencana yang dilakukan KLHK dalam memberikan analisis tentang bahaya penggunaan merkuri.

“Kami berterima kasih kepada KLHK karena sudah membantu kami dalam memberikan analisis tentang bahaya merkuri, selanjutnya analisis tersebut akan kami gunakan untuk membuat kebijakan pemerintah daerah bagi masyarakat khususnya di daerah pertambangan” ungkap Sutedjo.

Lebih lanjut, Sutedjo mengungkapkan kewenangan Pemkab Kulon Progo terkait tambang sangat terbatas, oleh sebab itu Ia dan jajaran di Pemkab Kulon Progo akan mengkaji lagi regulasi pertambangan dengan Pemerintah Provinsi.

Sutedjo berharap kedepannya agar diadakan evaluasi terkait penggunaan merkuri khususnya di daerah pertambangan dan dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.